Lampung Timur, (Radar News) -Anggaran Dana Rutin yang bersumber dari APBD tahun 2018 di Kecamatan Beraja Selebah Kabupaten Lampung Timur senilai Rp.22.340.000.000, (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) Untuk Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas dan Pelumas patut di pertanyakan.
Pasalnya Anggaran Dana Tersebut jumlah nya sangat besar sekali dan Cukup Pantastis dibandingkan dengan Kecamatan lain Se-Kabupaten Lampung Timur hanya mendapat kucuran anggaran kisaran Rp.150.000.000,- (Seratus Limapuluh Juta Rupiah) Saja, sangaat beda dengan Kecamatan Beraja Selebah ini dilahat dari sumber data yang patut dipercaya kebenaran nya.
Atas dasar dugaan selisih Anggaran tersebut dari Kecamatan yang lain di LAMTIM, Tim Media mempertanyakan kepada Pihak Dinas DP2KAD Namun Kepala Dinas Lagi ada tamu, Satpam memberikan keterangan kepada Awak Media.
Namun kemudian Awak Media bisa berkordinasi kepada Abu Yazid Stap DP2KAD lamtim senin (27 Januari 2020) di ruang dinasnya terkait anggaran tersebut dengan jumlah milyaran rupiah sudah di salaurkan Ke-Kecamatan Beraja Selebah pada tahun 2018.
Mendengar dan melihat Keterangan dari Data Kecamatan Beraja Selebah, pihak DP2KD sontak tercengang apa mungkin sebesar itu buat anggaran Kecamatan,buat anggaran Kabupaten saja tidak sebesar itu ujaranya.
Jadi atas dasar Arsif data yang ada di DP2KD untuk kucuran dana anggaran pada tahun 2018 dikeuangan kisaran Rp.31.500.000. Saja buat belanja perawatan kendaran di Beraja Selebah jadi Data yang didapat dari tayangan Online tidak benar,dipastikan Salah infut data kemudian Stap DP2KD Mengarahkan Media Ke-Kabag Pembangunan agar lebih jelas itu Wewenangnya tuturnya
Bersamaan itu LSM LANTAI Kok bisa salah Infut Data sementara Data itu sudah terhitung cukup lama dari tahun 2018 kalau salah kenapa tidak di perbaiki ungkapnya
Jadi dari alasan Stap DP2KD itu sangat tidak masuk akal karena ini menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD bila salah dalam pengimfutan data ini bisa jadi masalah dan polemik di Media masa,karena uang yang dikeluarkan Keuangan itu pasti di Audit BPK diduga bisa jadi itu sekedar alasan pihak keuangan.(Tim.Red).
