Beranda Daerah Tiba di Riau, Presiden Tinjau Posko Penanganan Karhutla

Tiba di Riau, Presiden Tinjau Posko Penanganan Karhutla

345
BERBAGI

Riau, (Radarnews.id) -Setibanya di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis, 20 Februari 2020, Presiden Joko Widodo langsung menuju sebuah ruangan yang dijadikan posko untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Di depan tempat Presiden duduk terpampang sebuah _dashboard_ yang berisi beragam informasi terkait penanganan karhutla.

Dalam pemaparannya, Kapolda Riau Irjen Setya Imam Effendi menjelaskan bahwa dashboard tersebut adalah sistem yang dibangun untuk menangani karhutla secara terukur, terstruktur, dan efisien. Sistem ini menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu Noah, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.

“Dari pemantauan kami dari tanggal 1 Januari sampai sekarang itu ada 786 titik panas (hot spot). Kami sudah menggunakan dashboard untuk menanganinya. Hasil verifikasi kami di lapangan dengan mendatangi langsung titik api di koordinat sebagaimana informasi dari satelit itu, hanya 455 titik api. Alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa kita padamkan dan kita akan terus memanfaatkan ini untuk proses pemadamannya,” papar Setya.

Tak hanya bisa memantau titik api, dashboard tersebut juga berisi beragam informasi mengenai lahan gambut, perkiraan cuaca, arah angin, kepemilikan lahan, anggota yang online maupun offline, sekolah, embung, kanal, sekat kanal, Polsek, Polres, lahan perusahaan, hingga helipad yang paling dekat lokasi.

“Kami juga bisa memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya lain untuk keperluan pemadaman. Kami memetakan di mana letak peralatan-peralatan itu ada, pos-pos BNPB yang ada di kabupaten kami data, Polsek dan Koramil kami data, demikian juga perusahaan-perusahaan yang memiliki alat pemadaman juga kami data. Sehingga kami bisa mengerahkan peralatan maupun personel yang ada di titik api tersebut untuk membantu proses pemadaman,” jelas Kapolda Riau.

Dashboard tersebut juga memudahkan seluruh jajaran untuk berkoordinasi secara langsung dengan para petugas yang sedang bekerja. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Riau sempat menelepon salah satu anggotanya yang sedang berada di lapangan.

“Siap Jenderal, pemadaman masih dilakukan pendinginan, api sudah tidak ada, hanya mengeluarkan asap Jenderal. Api sudah dapat dipadamkan Jenderal,” tegas Marino Yures, anggota polisi yang berada di salah satu titik api di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Di lapangan, Marino bertugas bersama dengan sejumlah elemen yang terdiri atas unsur Polri 6 personel, TNI 6 personel, BPBD 5 personel, Damkar Kecamatan Rupat 7 personel, Masyarakat Peduli Api 3 personel, dan masyarakat sekitar sejumlah 15 orang.

“Kami ingin bersinergi dalam memadamkan karhutla secepatnya. Ini menjadi komitmen kami bagaimana penanganan kebakaran hutan di Provinsi Riau menjadi prioritas kami,” tegas Kapolda Riau.

Saat memberikan arahan mengenai upaya peningkatan pengendalian karhutla tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020 lalu, Kepala Negara mengingatkan sekaligus menginstruksikan agar apabila ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah, maka pihak terkait diminta untuk sesegera mungkin memadamkan titik api tersebut sebelum terlanjur membesar. Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki infrastruktur dan instrumen hingga ke tingkat bawah untuk menangani hal tersebut.

“Kita punya Babinsa, Babinkamtibmas, beri tahu mereka. Gubernur, bupati, wali kota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen dan infrastruktur kita ada. Sehingga sekali lagi kalau ada api sekecil apapun segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit diselesaikan,” tutur Presiden saat itu.

Lebih jauh, Kepala Negara juga menginstruksikan agar frekuensi pemeriksaan di lapangan lebih ditingkatkan. Menurutnya, fungsi pengawasan memiliki peranan vital dalam upaya pencegahan karhutla agar tidak meluas.

“Saya minta frekuensi patroli lapangan terutama di wilayah rawan kebakaran tolong mulai diperintahkan kepada aparat di bawah kita sehingga penguasaan lapangannya betul-betul bisa kita kuasai. Pemerintah daerah dan aparat teritorial seperti Babinsa dan Babinkamtibmas itu betul-betul dikerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kita harapkan kondisi harian di lapangan selalu terpantau,” tandasnya.(efrizal).