Beranda Daerah BAGI UMAT KAHARINGAN GUNUNG PIYUYAN SAKRAL KARENA ADA DALAM PROSESI DAN NARASI...

BAGI UMAT KAHARINGAN GUNUNG PIYUYAN SAKRAL KARENA ADA DALAM PROSESI DAN NARASI WARA

1210
BERBAGI

Muara Teweh, (RADARNEWS.ID)-Sejak dahulu Gunung Piyuyan adalah SAKRAL bagi umat Kaharingan (sekarang Hindu Kaharingan) di DAS Barito, Kalteng, bahkan umat Kaharingan di Kalsel dan Kaltim, karena Gunung PIYUYAN adalah bagian dari gugusan Gunung Lumut dan terdapat dalam prosesi dan Tinga (Narasi) ritual Wara.

Hal ini dikatakan Drs Jonio Suharto, M.IP, selaku ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Barito Utara kepada Media ini, Ahad (26/7/2020).
Jonio juga mempertanyakan mengapa saat ini Gunung Piyuyan berada dalam areal HPH, ini ada yang tidak beres kata ketua DAD itu,
“Ini yang keliru adalah instansi yang memberikan izin HPH dan izin RKT, instansi ini harus mengevaluasi peta HPH tersebut agar tidak bermasalah dengan masyarakat. Imbuhnya

Menurut Jonio dalam kasus ini wajar saja warga Hindu Kaharingan memprotes krn sakral mereka terganggu. Gugusan gunung lumut yang sakral bagi warga hindu Kaharingan adalah Gunung Lumut sendiri, gunung Piyuyan dan Gunung Panyanteau dan oleh Pemerintah sebagian dari kawasan ini dijadikan Hutan Lindung.

Beberapa tahun lalu kawasan ini pernah diusulkan menjadi Taman Nasional difasilitasi oleh WWF Indonesia tetapi sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya, macet di Pemerintah Pusat. Kaitannya dengan kasus ini menurut Jonio Pemerintah jangan mempersoalkan peta atau kordinat kawasan sakral tersebut karena mereka tidak punya peta yang demikian, karena yang mereka sakralkan adalah termasuk Gunung Piyuyan tersebut, Walaupun peta demikian itu memang diperlukan. Dalam konteks ini

Pemerintah harus segera turun tangan mencari solusi yang baik adil bagi masing2 pihak yang bersengketa.
Sementara menurut ketua DAD itu terhadap kasus ini pihaknya selama ini hanya menerima surat tembusan saja dari masyarakat adat Muara Mea, namun pihaknya aktif mengikuti perkembangan kasus ini melalui media. Dia menambahkan, bila nanti terbukti dilapangan telah terjadi aktivitas yang merusak wilayah sakral tersebut , maka konsekuensinya berat bagi perusahaan pelakunya. yaitu sesuai adat yang berlaku namun bagaimanapun ini harus dibuktikan dilapangan, untuk itu instansi teknis Dishut Provinsi Kalteng dan unsur Pemkab Barito Utara harus turun ke lapangan bersama Majelis Daerah Agama Hindu Keharingan kabupaten Barito Utara, unsur Pemerintah Desa, majelis kelompok, ketua adat dan tokoh masyarakat desa Muara Mea, Damang Kepala Adat, DAD Gunung Purei dan unsur Pemerintah Kecamatan Gunung Purei serta pihak perusahaan.

Kegiatan ini untuk memastikan secara sahih apakah telah terjadi pelanggaran disana, hasil kegiatan ini menjadi dasar proses lebih lanjut dari kasus ini, apakah dibawa melalui proses hukum negara atau melalui Peradilan Adat atau cukup perdamaian secara adat, itu nanti tergantung kedua belah pihak yang bersengketa. Kata Junio Siharto

(HERTOSI/TIM”IWO BARUT”).