Beranda Daerah Masih Hangat Disoroti, Asesmen berbau KKN

Masih Hangat Disoroti, Asesmen berbau KKN

455
BERBAGI

Kalteng, (RadarNews.id)-Bursa Lelang Jabatan untuk eselon II dalam kalangan Pemda Kotawaringin Barat (Kobar) yang ditetapkan Hasil Seleksi untuk 3 Besar-nya 30 Juni 2021 lalu masih jadi perbincangan beberapa kalangan di kabupaten Kobar, provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Ada hal yang masih terus dipelototi oleh beberapa kalangan, terutama ketentuan – ketentuan oleh panitia Asesmen kobar sendiri terkesan melenceng dari ketentuan Juknis dan PP RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahkan ada beberapa kalangan yang masih enggan menyebutkan namanya menduga Panitia Asesmen ini sudah terencana sebelumnya dan berartoma KKN.

Memang, secara keseluruhan, Asesmen JTP Kobar tahun 2021 ini terlihat lancar dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun disisi lain, jika ditilik sesikit lebih dalam, ada kejanggalan ditemukan.

Hal ini tentunya apabila mengikuti aturan yang diamanatkan oleh PP tentang pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dari kalangan PNS itu sendiri.

Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kabupaten Kotawaringin Barat, Prof, Dr. Ir. Jeffrie Watimena, MP sa’at dikonfirmasi menjelaskan bahwa, Lelang Jabatan yang dimulai proses dari bulan April lalu ini dari kegiatan persiapan, penyusunan jadwal dan seleksi berkas pun sudah dilaporkan ke KASN Apa sesuai Regulasi atau belum.

Diungkapkan Jeffrie, “tentunya melalui empat tahapan, yakni :
• Seleksi Berkas,
• Asesmen,
• Pembuatan Makalah,
• Pemaparan dan Wawancara.
Dan sampai pada penetapan 3 besar hasil seleksi yang diumumkan pada tanggal 30 Juni 2021 lalu.” Ucap Ketua Panitia ini (10/7/21) lalu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa, setiap tahapan ini harus dilaporkan dahulu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Sebenarnya tugas kami sudah selesai, yakni terakhir setelah melaporkan dan mengumumkan hasil seleksi 3 besar Asesmen tanggal 30 Juni 2021 lalu.” Tambahnya.

Terkait mengenai ketentuan yang mendasari Panitia JTP Kobar ini, Jeffrie menganggap bahwa pihak panitia sudah melaksanakan Seleksi berkas seauai ketentuan yang berlaku. Persaratan seleksi bagi calon JTP yakni Pernah kerja di tempat yg dia lamar selama lebih dari 2 tahun.

Ironisnya, dalam Daftar Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan pada tanggal 30 Juni 2021 ini ada ditemukan dalam beberapa kolom SKPD terisi dengan nama – nama yang kontras dari perkataan Jeffrie, jika melihat rekam jejaknya, tentu masih belum pernah menjabat dan atau bekerja di tempat yang Calon lamar selama 2 tahun. Diantaranya yakni dalam kolom Kesbangpol, BPKD dan PMD.

Miris memang, jika melihat lagi dalam ketentuan yang berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 ini mengamanatkan agar penyelenggara pemerintahan di daerah supaya tidak menimbulkan kontra dalam melaksanakan pemerintahan.

Diantaranya, dalam BAB IV mengenai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), pada Pasal 107 yang berbunyi : Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT, Dari kalangan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 adalah : yang dalam hurup c. JPT Pratama, di angka 3. berbunyi : memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara komulatif paling kurang selama 5 tahun.

Sedangkan dalam angka 4 di Pasal ini disebutkan bahwa : Sedang atau pernah menduduki jabatan sebagai administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun.

Tentu terlihat kejanggalan dan ketidak transfaran-an di sini. Sebab, yang ada diumumkan dalam Tahapan Pengumuman Hasil Seleksi Asesmen Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diumumkan pada tanggal 31 Mei 2021 hanya sebatas keterangan Lulus dan Tidak-nya saja, tidak ada mencantumkan Daftar Nilai Seleksi yang diperoleh oleh masing-masing Calon.

Padahal sudah jelas sekali dalam Ketentuannya di PP Nomor 11 tahun 2017 pada Pasal 121 Ayat (2) berbunyi : Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi, yakni a). Nilai peserta seleksi berdasarkan Peringkat; dan b). Peserta seleksi yang berhak mengikuti seleksi selanjutnya.

Bahkan di dalam Penjelasan pasal 121 Ayat 2 ini ditegaskan lagi bahwa, Yang dimaksud dengan “Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi” adalah, Pengumuman secara terbuka Nilai yang diperoleh setiap peserta seleksi berdasarkan Peringkat, kecuali pada tahapan Akhir.

Parahnya lagi, terkait dengan Calon Pejabat yang akan menduduki JTP sudah meninggal dunia 13 hari sebelum Penetapan 3 Besar Calon Pejabat yang mengisi JTP ini yakni tanggal 17 Juni 2021, dan masih masuk dalam Daftar Ketetapan 3 Besar Hasil Seleksi, Jeffri mengatakan, “kenapa tidak direvisi lagi itu mungkin hanya bupati yang tahu. Kemungkinan juga karena mempertimbangkan akan memakan waktu lagi (red)” timpal dia via telepon.

Terpisah, Kadis Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kobar, Aida Lailawati, saat ditanya mengenai pelaksanaan Lelang Jabatan Kepala Dinas tersebut, dia hanya mengatakan bahwa dalam Asesmen yang itu tidak berbentuk proyek, “itu ada Panitia tersendiri pak, jadi tidak ada proyek di kegiatan itu.” Tutup Aida singkat (14/7/21) kemarin via seluler.

Sementara, dalam ketentuan PP Nomor 11 tahun 2017 menerangkan gengan gamblang pada Pasal 116 di Ayat (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang yang membidangi urusan Kepegawaian. Dan dalam Ayat (3) berbunyi : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memiliki tugas memberikan dukungan Administrative kepada panitia seleksi.

Tentu menjadi pertanyaan, Kenapa di dalam seleksi berkas, ada beberapa Calon yang Lolos Seleksi oleh Panitia? Apakah ada pe-Rekayasaan Administrative yang diberikan oleh BKPP Kobar? sehingga Calon yang diduga bermasalah ini dengan mudah melenggang masuk ke Daftar 3 Besar.

Yang pasti, apakah sudah selektif Seleksi berkas dan rekam jejak para calon JTP ini, sehingga terkesan penyusunan para Pembantu bupati ini hanya Pormalitas saja.
(Yud).