Beranda Daerah Diduga Mark-up dan Ajang Korupsi, Pembangunan Drainase di Desa Mekar Sari

Diduga Mark-up dan Ajang Korupsi, Pembangunan Drainase di Desa Mekar Sari

555
BERBAGI

Lampung Timur-(Radarnews.id)-19/11/2021.Pembangunan Drainase di Desa Mekar Sari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur Prov. Lampung sepanjang 800m yang memakai Anggaran Dana Desa tahun 2021 di duga kuat akan di jadikan ladang korupsi oleh Kepala Desa dan kroni nya “pasalnya” dalam pengerjaan pembangunan drainase tersebut banyak sekali mark-up,

Seperti HOK (Harian Orang Kerja) yang seharusnya mempekerja kan sekitar 60 orang berikut Tukang, namun ada hanya mempekerjakan 6 orang berikut Tukang dan pengawas kemudian upahnya pun di borongkan Rp 55.000 (Lima puluh Lima Ribu Rupiah) permeter dari menggali paritan hingga jadi Drainase, begitu juga bentuk pondasi di bawah ukuran kurang lebih 7cm dan di atas cas 25cm, herannya pihak pemerintah daerah melalui Dinas PMD seperti nya sengaja tutup mata dan ada pembiaran sehingga pembangunan yang memakai Dana Desa di Lakukan asal jadi tanpa memperhitungkan kualitas Bangunan.

Menurut keterangan Nurhadi selaku pekerja Pembangunan Drainase tersebut saat di wawancara di lokasi bangunan pada hari Senin tanggal (25/10/2021) yang lalu mengatakan” iya mas saya pekerja kebetulan didepan rumah saya ini saya mengerjakan nya di borong 55 ribu permeter dari mulai menggali hingga selesai dan ada juga yang di borongkan dengan orang lebo Tanjung Aji, harganya ya sama 55 ribu pekerja ya cuma beberapa orang mas” terang Nurhadi.

Sementara Supardi selaku Kepala Desa Mekar Sari ketika di konfirmasi di kediamannya terkait informasi tersebut pada Hari Selasa tanggal (26/10/2021) yang lalu mengatakan” Iya pembangunan Drainase itu saya borongkan dan pekerja nya hanya 6 orang itupun baru di mulai, volumenya kalau tidak salah 800m, waduh kalau di tanya anggaran berapa saya tidak tau karena yang tau sekdes yang kerja juga semua yang ngatur sekdes mas” kata Supardi.

Herannya ketika Berita sudah menyebar jawaban pihak pihak yang terkait “itu kan masih dalam pengerjaan” lantas kapan mau di lakukan perbaikan jika nunggu selesai dan akhirnya yang terjadi Bangunan asal jadi tidak di perbaiki dan Kepala Desa pun Bebas melenggang tanpa proses hukum, ini buruk nya birokrasi di Lampung Timur Pemerintah Daerah dan Penegak hukum seolah-olah tutup mata melihat ada nya korupsi Dana Desa di msna-mana dari tahun ke tahun tidak ada kejelasan baik pengaduan MASYARAKAT, LSM, ORMAS dan pemberitaan dari media online dan cetak semua itu hanya menjadi tontonan dan lalapan yang sudah terbiasa dilahap oleh pemerintah Daerah dan Penegak hukum di kabupaten Lampung Timur.

[Tim].