Beranda Daerah Dawan Raharjo Di Minta Mundur Karena Di Nilai Tak Mampu Memimpin Lampung...

Dawan Raharjo Di Minta Mundur Karena Di Nilai Tak Mampu Memimpin Lampung Timur

374
BERBAGI

Lampung Timur, (Radarnews.id) – Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo di anggap tidak mampu dalam memimpin. Untuk itu Ketua Laskar Merah Puti Kabupaten setempat Amir Faisol meminta agar Bupati segera mengundurkan Diri atau paling tidak ada tim independen melakukan audit keuangan di Kabupaten yang Ia Pimpin.

Demikian di kemukakan Amir Faisol. ketua Laskar Merah Putih (LMP) cabang Lampung timur. Kenapa Dirinya meminta Dawan Raharjo mengundurkan Diri lantaran banyaknya persoalan yang muncul hingga di akhir tahun 2021, yang belum juga terselesaikan.

Diantaranya terkait pengelolaan dan pengunaan keuangan daerah yang di anggap tidak berpihak kepada masyarakat. Penghasilan Tetap perangkat atau pamong desa triwulan ke 1V se- Kabupaten Lampung Timur juga belum terbayarkan hingga hari ini Kamis 30 Desember 2021.

Bisa jadi baru akan dibayar pada tahun 2022, dikutif dari pernyataan Kepala Dinas PMD beberapa waktu lalu kepada awak media. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga belum mengeluarkan Surat Ketersediaan Dana untuk anggaran konsultan pengawas pada pekerjaan proyek Dinas PUPR.

,”sampai hari ini belum ada SPD dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), itu jelas melanggar kontrak Yang di buat oleh pemerintah daerah melalui PPK atau OPD terkait,” terang Amir

Untuk itu Dirinya mengatakan ada banyak keluhan Tokoh Masyarakat, atas pelaksanaan proyek, baik menggunakan APBD dan APBN (DAK) yang masih amburadul, belum juga di perbaiki, kemudian ada team independen melakukan penghitungan hasil pembangunan proyek, tak jelas asal usul anggaranya.

,”Itu uang negara dan daerah keluar lewat mana, Peraturan daerahkah atau Peraturan Bupati,” tambahnya.

Menyikapi hal itu Amir Faisol justru mempertanyakan anggaran yang sudah sah tetapi tidak di keluarkan, yaitu anggaran buat konsultan pengawas.

,”Konsultan pengawas itu jelas pihak ketiga, dan prosesnya juga melalui tender atau lelang konsultan, kok tidak di keluarkan anggaranya,” cetus Amir Faisol.

Dirinya menambahkan anggaran yang tidak dapat terealisasi pada Dinas PMD, yaitu anggaran untuk Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan salah satu program unggulan Presiden RI (Dana Desa), sehingga pada tahun 2021 para Kepala Desa dan Timnya dapat dengan leluasa melaksanakan pekerjaannya, tanpa ada evaluasi dari Tim Kabupaten.

,”Memang wajar jika Masyarakat kecewa, dan Kami berani mengatakan bahwa Bupati ini telah gagal, seperti sebelumnya yang kita sampaikan itu, pada sisi lain para pemimpinya justru membeli Kendaraan Dinas (Randis) baru, tidak peduli dengan tunjangan atau gaji para pegawai daerah.
Tukin pegawai, dari bulan November belum dibayar,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lampung Timur, Artadho Rasyid membenarkan adanya Team independen yang melakukan pemeriksaan terhadap 8 titik proyek jalan DAK.

Menurutnya, hasil pemeriksaan Team independen, akan ada pengurangan pembayaran. Sayangnya, Artadho belum dapat menyampaikan berapa besar pengurangan anggaranya.

,”Team independen sudah melakukan pemeriksaan pertengahan Desember lalu, dan sudah menyampaikan hasilnya, jadi kemungkinan besar rata-rata DAK untuk jalan akan kami kurangi pembayarannya, sesuai fisik. Belum tau persis berapa persen dipangkas, saat ini
sedang dalam proses pemberkasan,”

(Krisna) .