Beranda Bandar Lampung Komisi 1: Dialog dengan LBH Bandar Lampung Bahas Dugaan Mafia Tanah

Komisi 1: Dialog dengan LBH Bandar Lampung Bahas Dugaan Mafia Tanah

296
BERBAGI

Bandarlampung, (Radarnews.id)- Komisi I DPRD Provinsi Lampung duduk bersama berdialog dengan LBH Bandar Lampung guna bahas dugaan mafia tanah di Lampung Selatan.

Dengan maraknya kasus mafia tanah di kabupaten Lampung Selatan yakni di Desa Malang Sari, Lampung Selatan maka LBH Bandarlampung menyatroni kantor Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, kemarin.(4/ 3/2022).

Diprediksi tanah milik Malang Sari seluas luas kurang lebih 10 Hektare tersebut diakui kepemilikannya oleh seorang jaksa dengan inisial AM.

Menurut SumaidraJawradi Direktur LBH Bandar Lampung mengatakan benar adanya warga Malang Sari tidak pernah menjual tanah kepada siapapun.

“Padahal warna Malangsari belum pernah melakukan jual beli tanah tersebut kepada pihak manapun juga. Sebab setahu mereka tanah yang ditempati mereka adalah tanah Register otomatis gak boleh dijual dan dikuasai kan,”ujarnya menjelaskan, kemarin.

Indra menegaskan, DPRD kususnya komisi 1 perlu kompromi tentang hal ini dan harus Dia memaparkan, dari informasi dan data yang kami dapat tahun 2000 lalu, mendadak muncuat

sertifikat atas nama jaksa tanpa adanya pengukuran dan pemberitahuan, dan ada sebanyak enam sertifikat atas nama jaksa tersebut,” ujarnya.

Sedangkan Budi Utomo salah satu warga Malang Sari menceritakan di desa tersebut sudah di bangun rumah, tempat ibadah serta fasilitas lainnya.

“Di kampung kami sudah berdiri rumah sekitar 34 KK, selain itu juga ada masjid dan fasilitas umum lainnya. Kami ini udah dari tahun 1970. Dari dulu gak ada yang menjual atau menyewakan tanah di kampung kami,”terangnya sedih Kenapa tiba-tiba Tahun 2000 lalu muncul sertifikat tanah atas nama AM

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal menerima keluhan dari masyarakat dan akan segera menindaklanjuti perkara tersebut.

“Kita akan memanggil BPN Lampung Selatan, lurah dan tokoh masyarakat, nanti baru diberi rekomendasi terkait konflik tersebut. Nanti ada hearing lagi lengkap dengan kepala BPN dan pejabat kelurahan,” tutupnya.

(Han).