Metro Lampung, (Radarnews.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Metro mendesak Pemerintah Kota untuk segera mengganti Pelaksana Tugas Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang sebelumnya sudah di serahkan I Gede Made Suwanda karena ingin fokus pada Dinas yang Ia gawangi.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Kota Metro, Basuki S.Pd. Menurutnya, Pemkot harus segera menyikapi persoalan permohonan pengunduran diri PLT Kadis PUTR I Gede Made Suwanda.
“Beberapa masalah belum terselesaikan mulai dari pekerjaan fisik diantaranya perbaikan jalan, drainase serta penanganan kegiatan lainnya. Seperti pada anggaran perubahan ini memang masih dalam pembahasan, jadi alangkah baiknya kalau memang penugasan untuk PLT digantikan dengan orang yang tidak sibuk,” ungkapnya pada Rabu (14/9/2022).
Wakil Ketua dua itu menilai, persoalan pengunduran Diri I Gede Made Suwanda merupakan langkah yang tepat dan harus segera disikapi serius oleh Pemangku kebijakan.
“Pak Made itu sebenarnya masa Plt nya sudah habis. Tiga bulan pertama sudah habis, dan ini memasuki masa Plt tiga bulan kedua. Dia awalnya mau diperpanjang. Tapi pak Made menolak. Itu sudah sesuai aturan. Kami sarankan dalam penunjukkan nanti jangan satu orang memimpin dua dinas, jika itu dilakukan nanti tidak fokus,” dalam bekerja, ungkapnya.
Dirinya juga mengakui, jika satu orang yang nantinya ditunjuk menjadi PLT memimpin dua OPD Dia menilai tidak akan efektif. Untuk itu Ia menyarankan Walikota memilih orang yang berkompeten di bidangnya, untuk menjadi Kadis PU-TR depinitif.
“Selain tidak efektif, nanti pekerjaan di APBD Perubahan akan terganggu. Alangkah baiknya di PU-TR itu dipimpin Orang-Orang yang berkompeten dan bisa fokus dalam mengawal pembangunan. Walaupun itu hanya PLT,t kalau penunjukannya tepat, nanti akan berjalan dengan baik karena pembangunan harus jalan terus menerus,” jelasnya.
Meski begitu, Politisi PDI Perjuangan tersebut juga meminta Walikota melakukan penunjukan sesuai dengan kepangkatan dan golongan pegawai yang akan menggantikan I Gede Made Suwanda.
“Penunjukan Plt Kepala Dinas tentu harus dengan peraturan kepegawaian, mulai dari golongan ataupun pangkat yang telah sesuai. Berkaitan dengan percepatan pembangunan semua lini dan OPD untuk menjalankan pembangunan dengan serius dan jangan lagi ada alasan waktu yang tinggal beberapa bulan ini belum terselesaikan,” pungkasnya.
(Krisna).
