Jakarta (Radar News) – Kepala Bulog Budi Waseso berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian menjelang rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12) siang, membahas mengenai Pemerintah memutuskan untuk melelang 20.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena mutunya berkurang atau susut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menutup selisih antara harga lelang dari pembelian di tingkat petani sebesar Rp8.000 per kilogram.
“Jadi nanti kan yang harganya Rp8.000 kita jual Rp5.000, berarti yang kekurangannya Rp3.000 itu yang menanggung Menteri Keuangan,” kata Kepala Badan Urusan Logistik (Ka Bulog) Budi Waseso kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Jakarta, Rabu (4/12) sore.
Cadangan Beras Pemerintah itu awalnya bernilai Rp160 miliar, dengan rata-rata harga pembelian di petani Rp8.000 per kilogram. Beras tersebut adalah beras untuk program bantuan sosial pada 2017 yang disimpan di sejumlah daerah, namun pemberiannya dibatalkan.
Menurut Ka Bulog, beras turun mutu tersebut dapat dijadikan produk bahan turunan, seperti tepung, makanan ternak, maupun bahan baku ethanol.
Saat ini, lanjut Ka Bulog, sedang dilakukan pengkajian mengenai harga dari beras tersebut. Kemudian ditetapkan harga yang tepat baru dilakukan pelelangan. “Kisarannya kan ada penawaran ditafsir yang ini kira-kira harganya sekian, yang ini harganya sekian, yang ini harganya, itu penafsirannya. Tapi nanti sudah siap dalam pelaksanaan,” jelas Budi.
Agar kasus seperti ini tidak terulang kembali, menurut Ka Bulog Budi Waseso, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar dilakukan koordinasi yang lebih baik antara program dengan apa yang harus direalisasikan. “Contoh inikan dampak akibat dari program bansos berubah jadi BPNT. Tahun 2017 itu ada program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) awal, kita harus menyiapkan Bulog untuk BPNT awal, kita sudah dorong ke wilayah-wilayah,”tambah Budi.
Lebih lanjut Kata Kepala Bulog, namun ternyata dibatalkan BPNT itu, padahal itu barang sudah sampai ke daerah-daerah yang akan menerima BPNT. Nah, kita enggak bisa tarik balik karena sudah dipaket 5 (lima) kiloan, ya kan.
” Kami mengusulkan agar tunjangan beras untuk ASN, TNI, Polri itu juga kembali kepada natural. Harus kita segera selesaikan kalau ndak ini akan meracuni kepada beras yang lain. gitu, supaya tidak lagi merembes kemana-mana,”pungkasnya.(efr/red)
