SIJUNJUNG, (RadarNews) -Berdasarkan hasil rilis Indeks Kearawanan Pemilukada (IKP) tahun 2020 yang telah dirilis oleh Bawaslu pada beberapa waktu lalu, Kabupaten Sijunjung berada pada urutan ke-3 di Pulau Sumatra dan urutan ke-20 secara nasional dan urutan pertama di Sumbar sebagai daerah yang memiliki indeks kerawanan paling tinggi. Hal itupun menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan seluruh pihak terkait untuk bisa menekan angka kerawanan pemilukada di Kabupaten Sijunjung.
Berdasarkan penyusunan, Indeks Kerawanan Pemilu Kepala Daerah tahun 2020 yang telah dirilis meliputi 4 dimensi. Diantarnya, konteks sosial politik yang mencakup keamanan, otoritas penyelengara pemilu, penyelenggara negara dan relasi kuasa di tingkat lokal. Kedua, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, mencakup hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, dan sindikasi keberatan pemilu. Ketiga, kontestasi meliputi, hak politik, proses pencalonan dan kampanye calon dan yang keempat, partisipasi politik mencakup partisipasi pemilih, partisipasi partai poltik dan partisipasi publik.
“Dari empat dimensi yang disusun tersebut, Kabupaten Sijunjung paling tinggi pada bagian partisipasi politik. Kemudian disusul dengan kontestasi politik. Jika dilihat pada Pilkada tahun 2015 lalu, partisipasi pemilih di Kabupaten Sijunjung hanya mencapai 58 persen, artinya rendahnya angka tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat memperngaruhi indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Sijunjung,” tutur Riki Minarsah, Kordinator Divisi Pengawasan dan Humas Antar Lembaga, Bawaslu Sijunjung.
Dijelaskannya, sebelumnya untuk menyusun indeks kerawanan pemilukada di Sijunjung, Bawaslu menggelar kordinasi dengan sejumlah pihak dalam menerima masukan, informasi dan sebagainya. Hal itu merujuk kepada pelaksanaan pemilu dan pilkada yang telah digelar sebelumnya untuk memetakan indeks kerawanan.
Menyikapi hal tersebut, Bawaslu Sijunjung mengatakan bahwa hal ini sebagai dorongan untuk penyelenggara pemilu dan seluruh pihak terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu menjadi lebih baik lagi, serta menghindari sikap under estimate (kelengahan) dalam setiap tahapan Pilkada yang akan digelar pemilihan pada 23 September mendatang.
“Kita berharap ini menjadi hal untuk lebih memotivasi dalam pelaksanaan pemilu yang lebih baik. Salah satunya menargetkan meningkatnya partisipasi pemilih pada Pilkada nanti, serta masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu,” harapnya, Jumat (28/2) kemarin.
Untuk saat ini, dalam menunjang pelaksanaan setiap tahapan pemilu, Bawaslu juga mempersiapkan berbagai hal agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, serta menekan angka indeks kerawanan pemilukada. “Sosialisasi ditengah masyarakat akan lebih ditingkatkan intensitasnya. Termasuk memberikan pemahaman tentang setiap tahapan dan aturan dalam pemilu itu sendiri. Saat ini proses perekrutan anggota Panwas nagari/desa sedang berlangsung,” jelasnya.
“Untuk perekrutan Panwas nagari/desa, kita akan lakukan perpanjangan, meski saat ini sudah ditutup namun ada dua nagari di dua kecamatan yang masih belum memenuhi kuota pelamar, yaitu di nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari dan Nagari Sumpur Kudus Selatan di Kecamatan Sumpur Kudus,” katanya.
Selaku penyelenggara pemilu, pihaknya mengajak dan mengimbau masyarakat agar turut berpartisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu, begitu juga pada waktu pencoblosan nanti. “Kami mengajak agar masyarakat ikut serta berpatisipasi dalam pelaksanaan pemilu, karena tanpa partisipasi dari masyarakat pemilu tidak akan terlaksana dengan baik. Ini merupakan pesta demokrasi seluruh masyarakat untuk memilih calon pemimpin kepala daerah (Gubernur dan Bupati) demi kemajuan daerah. Mari kita kawal dan kita awasi bersama agar setiap tahapan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sukses,” imbaunya. (the).
