Beranda Daerah Pansus Covid-19, Ini Kata Sidik Ali Ketua NGO JPK Lamtim

Pansus Covid-19, Ini Kata Sidik Ali Ketua NGO JPK Lamtim

802
BERBAGI

Lampung Timur, (RADARNEWS.ID)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lampung Timur akan membentuk panitia khusus (pansus) percepatan penanganan Covid-19.

Berkaitan dengan hal di atas ketika dimintai tanggapannya,Sidik Ali,S.Pd,I Ketua Non Goverment Organisation Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO – JPK) Kordinator Daerah Lampung mengatakan pada dasarnya setuju DPRD sebagai Representasi kedaulatan Rakyat Menginisiasi dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penanganan Pandemi Virus Covid -19.(13/04/20).

“DPRD selain memiliki hak Membuat Peraturan bersama sama pemerintah (legislasi) juga berwenangan turut menentukan anggaran (budgeting) serta melakukan pengawasan terhadap apapun kebijakan yang akan dijalankan pemerintah (controling)”ujar Sidik Ali

“DPRD merupakan penyampai amanah rakyat sesuai dengan Istilahnya Parle ; Bicara dan Man ; Orang .jadi Anggota legistaif adalah Orang yang digaji dari uang rakyat untuk bicara kepentingan konstituennya, tetapi perlu difahami dan disadari bersama bahwasanya pendemi covid – 19 merupakan wabah penyakit yang saat ini mendunia dan hampir merata melanda semua negara sehingga apapun taruhannya negara harus hadir ditengah merebaknya virus ini”tambah pria yang akrab di sapa Bang Ali ini.

Menurut Hematnya kita harus dapat memilah dan membedakan suatu keadaan Darurat atau Kegentingan tertentu

” Pemerintah Daerah Bisa saja Mengambil kebijakan dengan keputusan Bupati yang diketahui ketua DPRD dengan melaporkan maksud dan tujuan pengambilan keputusan dan kebijakan langsung kepada pemerintah pusat dengan berkordinasi dengan gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.sepanjang tidak Bertabrakan peraturan perundang-undangan, Regulasi serta kebijakan yang dibuat pemerintah pusat serta Payung Huk├╣m dan aturan yang mengatur detail dapat menyusul kemudian”

“Kendati nanti tetap harus ada rincian pertanggung jawaban menyangkut anggaran yang digunakan, soal itu dapat menyusul kemudian intinya kecepatan,ketepatan dalam Aksi (action) demi menyelamatan satu nyawa warga negara itu sangat penting serta suport dan penyemangat moral bagi gugus tugas, gugus tugas serta relawan itu akan sangat membantu dan berarti”pungkasnya

NGO JPK Lampung Timur Berharap dengan adanya Pansus tersebut Bukan hanya dapat Menjadi Pengawas,pemantau dan Pengkritik terhadap apa yang sedang dijalankan pemerintah daerah. Satu yang perlu dicatat bahwa ini adalah bukan sekedar bencana Kemanusiaan skala nasional tetapi skala dunia jadi tugas Mulia tidaklah melampaui dari tugas Kemanusiaan.

“Dalam hal ini Eloknya DPRD kabupaten Lampung timur menjadi Pemberi Saran dan masukan yang kredibel lepas dari segala embel-embel apapun kepentingan politik,Penguat dan Memperteguh pemerintah untuk tetap fokus bekerja dalam usaha membasmi dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 khususnya dilampung timur.

Diketahui Pembentukan Pansus ini dengan inisiator dari PKB, Golkar dan Nasdem agar penanganan covid-19 ini biar cepat.

DPRD sebagai representasi warga Lamtim, apresiasi kinerja gugus tugas, mungkin karena butuh legitimasi soal kaitan mekanisme, gugus tugas soal pembelanjaan seperti harga yang melambung.(R*)