Beranda Daerah Sekda Minta Wali Nagari Tarik Dana BLT yang Tidak Tepat Sasaran

Sekda Minta Wali Nagari Tarik Dana BLT yang Tidak Tepat Sasaran

358
BERBAGI

DHARMASRAYA, (RADARNEWS.ID) -Usai diresmikan secara langsung penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) dari Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, polemik baru bermunculan. Diketahui setelah adanya laporan masuk dari warga terkait adanya dana BLT yang disalurkan tidak tepat sasaran. Hal ini disa.paika Sekretaris Daerah Dharmasraya, Adlisman dalam surat himbauan kepada wali nagari se Dharmasraya pada Selasa (2/6).

Teks Foto :Surat Himbauan Pengembalian Uang Bantuan Tunai Langsung (BLT) ke Wali Nagari Se Dharmasraya.

Sekda Adlisman meminta kepada wali nagari se kabupaten Dharmasraya untuk menarik kembali uang atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke Dinas Sosial P3APPKB paling lambat 5 Juni 2020. Hal ini disampaikan Sekda Adlisman dalam surat pemberitahuan Pengembalian Bantuan Tunai Kabupaten Dharmasraya yang dikeluarkan pada Selasa (2/6).

Surat himbauan dengan nomor surat 460/379/SOSP3APPKB-2020 disebutkan bahwa wali nagari harus meminta kembali dana BLT yang telah disalurkan kepada penerima yang terdampak Covid19.

Sekda menyebutkan, ada beberapa alasan diminta kembalinya uang bantuan yang disalurkan tersebut diantaranya.

Pertama, Masih adanya keluarga penerima mamfaat PKH dan Bansos Sembako yang juga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari kabupaten, provinsi maupun pusat.

Kedua, masih ada perangkat dan keluarga perangkat nagari yang masih menerima bantuan langsung tunai (BLT) kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Ketiga, masih ditemukan juga istri atau atau suami dari pegawai pemerintah termasuk PNS/ Honor Daerah/THL yanng menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Untuk itu, kami minta kepada saudara (wali nagari) untuk menarik kembali uang atau bantuan Langsung Tunai yang telah diterima oleh penerima yang tidak berhak menerima BLT ke Dinas SOSP3APPKB paling lambat pada 5 Juni 2020.

“Untuk Teknis dan pelaksanaan dan pengembalian di koordinasikan dengan TKSK dan pemdamping PKH,” pungkasnya

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB), Boby Perdana Riza saat dikomfirmasi awak media pada Selasa (2/6) menyebutkan bahwa ada laporan masuk ke posko pengaduan bantuan covid19.

“Ada ditemukan dilapangan dan laporan dari warga bahwa pihak yang tidak berhak menerima BLT telah menerima bantuan. Dan kita minta pihak nagari untuk segera menarik dana bantuan yanng telah disalurkan tersebut,” ujar Boby.

Katanya, ada empat nagari yang ditemukan dan telah mengembalikan uangnya ke pihak nagari. Untuk itu kita minta segera berkoordinasi dengan pihak dinsos dan pendamping PKH kabupaten Dharmasraya.

Boby menambahkan, apabila tidak dikembalikan, maka pihak kejaksaan akan tuun guna melakukan penyidikan kepada pihak nagari.

“Jika tidak dikembalikan, pihak nagari akan diperiksa oleh Kajari,” jelasnya.

Sementara itu, Santi (43) warga Pulau Punjung menyebutkan ada warga yang menerima BLT sedangkan suaminya pegawai pemda.

“Ini yang disamping kantin saya ini, suaminya pegawai pak, tapi istrinya dapat bantuan BLT juga,” ujarnya kepada awak media pada Selasa (2/6) sore

Katanya, ia mengaku terkejut ternyata masih ada juga keluarga pegawai yang menerima bantuan BLT tersebut.
“Kami berharap agar bagi yang tidak berhak menerima BLT, agar segera mengembalikan uangnya, karena masih banyak yang layak menerima BLT tersebut,” pungkasnya. (gus).