Beranda BPN Warga desa Sumur Kucing Keberatan dengan Biaya Pembuatan Sertifikat Program PTSL

Warga desa Sumur Kucing Keberatan dengan Biaya Pembuatan Sertifikat Program PTSL

930
BERBAGI

Lampung Timur, (RADARNEWS.ID) – Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, diduga menjadi lahan pungutan liar (pungli) bagi segelintir oknum. Seperti yang terjadi di Sumur Kucing, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Jum,at (12 juni 2020).

Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan Desa Sumur Kucing Kecamatan Pasir Sakti sebagai salah satu penerima Program PTSL. Sebanyak 500 bidang tanah milik warga menjadi sasarannya.

Salah satu masyarakat yang mengikuti program tersebut menyampaikan rasa kekecewaan nya, Up (inisial) mengeluh dengan adanya pungutan anggaran sebesar itu, “kita sih maklumi klo pamong mau ngambil untung, tapi jangan kebanyakan juga lah, ditambah lagi sampai sekarang punya kami masih belum jadi”,
Jelasnya

Sedangkan DI (inisial) mau gimana lagi mas, kalau kami tidak membuat sertifikat kan kami kesulitan untuk mengambil pinjaman dana di BANK, makanya walaupun harga nya tinggi saya tetap ikut, walaupun asli nya saya keberatan, tapi mau gimana lagi lah, ujar nya

Kepala Desa (Kades) Sumur KucingĀ  Ade Suroto membentuk panitia PTSL, Setelah panitia terbentuk, kemudian melakukan sosialisasi kepada para penerima program PTSL terkait biaya yang harus dibayar, yaitu sebesar Rp 500 ribu/bidang tanah.

“Panitia sepakat membuat pungutan Rp 500 ribu per bidang tanah yang di bebankan kepada pendaftar program tersebut,” kata Suroto saat ditanyai melalui jaringan telefon pribadi nya,

“memang benar pak, kami mendapatkan program PTSL sebanyak 500 bidang dan kami pungut 500rb rupiah, untuk suport kegiatan, kami sudah melalukan sosialisasi dan musyawarah kepada team / panitia”, jelas suroto

Bila mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Mendagri, Menteri Tata Ruang/Kepala BPN dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, wilayah Lampung sudah ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, operasional petugas kelurahan/desa dalam kategori IV, diantaranya : Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Kalimantan Selatan ditetapkan sebesar 200 ribu. (Beri)