Beranda Daerah LKBN Bongkar Pungutan Rp5 juta dari Seluruh Kades di Lampung Tengah Buat...

LKBN Bongkar Pungutan Rp5 juta dari Seluruh Kades di Lampung Tengah Buat MoU Desa dan Lawyers

832
BERBAGI

Lampung Tengah, (RADARNEWS.ID)-Lembaga Bantuan Kesehatan Negara (LBKN) membongkar kesepakatan yang melibatkan Kabag Hukum Pemkab Lampung Tengah dan pengacara asal Jakarta. Modusnya memungut dana sejumlah Rp 5 juta rupiah dari tiap kepala desa yang jumlahnya keseluruhan mencapai ratusan.

Dana Desa (DD) yang diterima seluruh desa yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, diduga mengalir ke Lawyers asal Jakarta bernama Arahab, Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati terkesan dipaksakan dan cacat hukum.

Yosef Arnoly SH selaku Ketua Lembaga Bantuan Kesehatan Negara (LBKN), Sabtu (25 Juli 2020), mengungkapkan jika seluruh kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, diharuskan untuk meneken surat perjanjian kerjasama antara Pemeritah Desa dan Advokat bernama Arahab. Hal itu terungkap berkat nyayian dari beberapa kepala desa, yang mengatakan jika mereka di tekan untuk transfer dana sebesar Rp 5 juta, dalam kerjasama tersebut.

Kesepakatan kerjasama tersebut melibatkan DPMK dan Kabag Hukum, “yang mengarahkan Kabag hukum dan PMK, kalau GK setuju kades di buat TO, Itu informasi yang didapat di bawah,” ujarnya.

Selain itu, menurut informasi jika dana sebesar Rp 5 Juta itu hanya digunakan untuk tanda tangan MoU saja, dan apabila ada Masalah, maka desa akan kembali mengeluarkan uang untuk transport, akomodasi dan biaya lainya.

Dilain tempat, salah satu camat wilayah Lampung Tengah ketika dimintai keterangan mengatakan jika kerjasama yang terjadi antar Advokat dan Kepala Desa memang benar adanya. “iya semua kepala desa diwilayah saya dimintai dana 5 juta oleh Lawyers tersebut, dan bahkan seluruh kepala desa se Kabupaten,” ungkapnya.

Dilain sisi, Samsu Rizal selaku Sekretaris PMK, ketika dikonfirmasi terkait masalah ini mengatakan jika kerjasama tersebut murni melibatkan Kabag Hukum, “Kabag Hukum waktu itu punya inisiatif, yang buat MoU, Kalau PMK tidak tau sama sekali tidak dilibatkan, Kemudian masalah Kakam ada kerjasama Lawyers, kita tidak pernah memberi kisi -kisi atau anjuran kepada kepala kampung, sebab dalam penggunaan DD, MoU seperti itu tidak ada dijuklak dan juknisnya,” ungkapnya.

(AMURI).