Beranda Daerah MoU Dinas Pendidikan dan Advokat, Terkesan Menyusahkan Sekolah

MoU Dinas Pendidikan dan Advokat, Terkesan Menyusahkan Sekolah

131
BERBAGI

LAMTENG, (RADARNEWS.ID)-Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan salah satu Advokat asal Jakarta berinisial T, justru dapat berdampak pada kurang baiknya dunia pendidikan yang ada. Pasalnya beberapa kepala sekolah sangat mengeluhkan dengan biyaya yang musti dikeluarkan, terlebih sekolah yang anggaranya cukup minim.

Menurut data dan informasi yang berhasil dihimpun, banyak kepala sekolah yang sebenarnya kurang setuju dengan kesepakan kerjasama yang dilakukan oleh Kadis Pendidikan dan Advokat.
Pasalnya besaran biaya yang musti dikeluarkan cukup lumayan.
“Kalau untuk sekolah yang besar dan muridnya banyak ya gak masalah, namun kalau sekolah kecil itu sangat memberatkan” ungkap sumber.

Sumber mengungkapkan, senin (27 juli 2020), besaran biaya yang musti dikeluarkan sebesar Rp. 2 juta untuk Sekolah Dasar (SD) dan Rp. 2,5 juta untuk sekolah SMP.

Selain itu menurut sumber, Kerjasama yang dilakuan oleh Dinas Pendidikan tersebut tidak jelas arah tujuannya, “emang kepala sekolah bakal berurusan kasus apa, kalau tersandung kasus korupsi apakah advokat bakal bantu,” katanya.

Dilain sisi, beberapa kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya di pemberitaan mengatakan, sangat merasa keberatan dengan kerjasama tersebut, “sebenarnya saya keberatan dengan kerjasama tersebut namun karena perintah Dinas Pendidikan mau bagaimana lagi,” ungkapnya.

Selain itu, ada di antara mereka juga mengungkapkan jika, sebenarnya tidak terlalu membutuhkan adanya pengacara, karena selama ini dirinya juga tidak pernah terkena kasus, dan juga tidak pernah mau macam – macam pada setiap anggaran BOS yang diterima. “,Saya ini kalau kerja Yo kerja bener, gak mau saya yang nganeh – nganeh jadi sebenarnya saya gak perlu ada pengacara – pengacara begitu,” ungkapnya.

Alasan lain yang membuat beberapa sekolah sebenarnya enggan untuk bekerjasama yaitu disebakan oleh sekolah yang tidak cukup besar, “sekolah saya ini kecil, anggaranya juga tidak besar untuk mengelola sekolah aja sudah ngepres, ini ditambah lagi harus mengeluarkan uang untuk biyaya MoU sama pengacara, bakal makin susah,” ungkapnya.

Diketahui jika, pembayaran dana tersebut dikoordinir di setiap kecamatan, “pembayarnya itu dikoordinir di setiap kecamatan dengan pola yang berbeda – beda dan sangat rahasia,” ujar sumber lain.

(AMURI).