Bandar Lampung ( RADARNEWS.ID).-Terkait dengan masukan dari para aktivis lingkungan dan masyarakat soal revisi perda nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K, Komisi III DPRD Provinsi Lampung mengadakan rapat perubahan Perda RZWP3K.
Perda tersebut adalah salah satu dari 12 Raperda yang menjadi usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat lanjut.
Ketua Pansus Ikhwan Fadil Ibrahim pasca pembahasan dengan KSOP kota dan kecamatan , TNI AL serta pihak pengusaha Tegal Mas dan pihak lainnya di ruang rapat komisi besar DPRD Lampung menyebutkan pihaknya setuju dengan masukan dari masyarakat dan pegiat lingkungan hidup dan laut, bahwa akan merevisi perda tersebut. Karena menurutnya perda itu memang akan direvisi agar kedepan bisa dipakai hingga 30 tahun kedepan, tanpa perlu ada perubahan lagi.
“Jadi perda ini bisa dipakai hingga 30 tahun kedepan. Bukan hanya 2 atau 3 tahun kemudian direvisi. Jadi kita dengar dan kita terima masukan-masukan tersebut,” kata Daying Fadil Ibrahim sapaan akrabnya, Jumat (11/9/2020) sore.
Menurut Fadil pihaknya juga setuju dengan revisi perda tersebut untuk mengejawantahkan bahwa adanya revisi perda tersebut sarat dengan kepentingan para pengusaha. Kalau pun ada pengusaha yang memiliki kepentingan dengan Perda tersebut tetapi tidak memenuhi syarat maka pihaknya akan mencabut izin usaha yang dimiliki.
“Jadi kita ingin membuktikan bahwa revisi perda itu bukan karena kepentingan pengusaha dan lainnya. Tapi karena melihat perda itu harus adanya revisi sesuai dengan kondisi di lapangan dan masukan semua unsur,” kata Fadil.
Soal zona keamanan juga sudah diketahui bahwa kawasan yang dilakukan pengembangan oleh pihak Tegal Mas sebagian tidak pada zona aman latihan TNI.
Rencananya besok Senin (14/9/2020) pansus DPRD Lampung akan memanggil juga dari Walhi, Watala dan pegiat lingkungan dan laut lainnya.
“Akan ada rapat lanjutan Pansus pada senin esok dengan pegiat lingkungan hidup Walhi dan lainnya,” tambah Juru bicara Pansus Joko Santoso.
Penulis: (Amelia hamzah).
