Jakarta (Radar News) – Idiologi Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki terhadap kebijakan dan nampak rasa pancasila terhadap setiap peraturan yang akan di putuskan. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan Presidential Lecture Mengenai Internalisasi dan Pembumian Pancasila, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12) siang.
Pak Jokowi mengemukakan, dalam setiap kepemimpinan apapun, baik itu di lembaga, baik itu di kementerian, di negara manapun, yang namanya ideologi harusnya dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga-lembaga itu. “Begitu juga kita, mestinya di setiap kementerian, di setiap lembaga, di jajaran TNI, Polri, Jaksa Agung, BIN semuanya sama. Kepemimpinan harus memegang yang namanya ideologi, tanpa juga harus kita sampaikan, tetapi rasa memiliki ideologi itu kelihatan,” kata Presiden Jokowi dalam Presidential Lecture Mengenai Internalisasi dan Pembumian Pancasila.
Foto : Presiden Jokowi Sampaikan Kepada Mentri dan Kabinet Kerja
Bukan hanya itu Presiden Dua Periode tersebut, tidak mungkin negara sebesar Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar setiap produk-produk kebijakan, produk-produk regulasi, produk-produk perundangan, rasa ideologi itu harus nampak. Ideologi Pancasila itu harus nampak di situ.
Presiden memberikan contoh, urusan yang misalnya berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP, Program Keluarga Harapan (PKH) itu ada ideologinya. Lihat lebih dalam lagi ada apa di situ. Kemanusiaan, peri kemanusiaan, ada di situ. BBM satu harga, ada ideologinya di situ? Saya jawab, ada, saya pastikan ada.
“Sekali lagi, setiap produk kebijakan, produk regulasi, produk undang-undang, rasa ideologi Pancasila itu harus ada. Kalau tidak, seperti BBM satu harga, ada ideologinya di situ? Saya jawab, ada, saya pastikan ada,”tegas Jokowi.
Keadilan sosial dan kesenjangan antara sesama baik infrastruktur, akan tetapi masyarakat menilai dari perspektif fisiknya atau orang hanya melihat urusan ekonominya. Tidak melihat untuk akses mempersatukan daerah-daerah. Jadi, lanjut Presiden, dalam menentukan arah sesuatu harus diperhitungkan secara matang tentang target apa yang akan di capai.
Untuk mengantisipasi kaum melinial, Presiden RI kita harus upayakan dan ciptakan ideologi agar tidak terlena dengan zaman globalisasi. ” Ke depan, 129 juta anak-anak muda, itu hampir 48 persen, kalau ini tidak mengerti masalah ideologi, enggak mengerti masalah Pancasila, berbahaya negara ini, dan kita harus paham media komunikasi yang mereka gunakan itu apa,”tambahnya.
Oleh sebab itu, kita harus tahu, terus berarti kita harus kerja sama dengan siapa kementerian-kementerian ini? Kementerian-kementerian harus bekerjasama dengan siapa? BPIP harus mengajak siapa? Jelas kalau yang disukai ini jelas, berarti jelas siapa yang harus kita ajak,” tutur Presiden Jokowi.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, para anggota Dewan Pengarah BPIP, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, para Kepala Staf TNI dan Kapolri Jenderal Idham Azis.(efr/red)
