DHARMASRAYA, (RadarNews.id) -Ketua Fraksi Partai Gerindra Dharmasraya, Aandri Saputra menyangkan masih susahnya jaringan telpon seluler dan internet di beberapa wilayah di Dharmasraya. Hal ini ia ketahui dari warga setelah mengunjungi berinteraksi dengan warga tersebut.
Aandri Saputra yang juga anggota Komisi II DPRD Dharmasraya tersebut menyebutkan bahwa ia menerima aspirasi masyarakat, baik dari warga Nagari Padukuan kecamatan Koto Salak, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan IX Koto dan Kecamatan Timpeh serta warga Dharmasraya secara umum.
“Warga mengeluhkan persoalan jalan, jaringan telpon/internet dan persoalan saluran irigasi,” ujar Ketua Fraksi Gerindra, Aandri Saputra kepada RadarNews.id pada Rabu (19/2)
Katanya, sebagai putra daerah asal Koto Salak, ia telah mengajak rekan-rekan dari Komisi II untuk melihat langsung kondisi insfrastruktur dan jaringan internet memang dikeluhkan warga di kecamatan Koto Salak.
“Kondisi ini telah saya sampaikan langsung dalam pandangan fraksi partai Gerindra beberapa waktu yang lalu, dan ini buktinya. Bahwa di Simalidu dan Padukuan ditemukan insfrastruktur yang rusak,” ujar Aandri Saputra yang juga anggota Komisi II DPRD Dharmasraya.
Katanya, selain persoalan insfrastruktur juga ditemukan persoalan irigasi dan jaringan telpon/internet yang memang bermasalah di nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak.
“Di Padukuan ini jaringan telpon susah, solusinya harus ada tower induk di sini, dan persoalan ini telah kita sampaikan ke pihak Diskominfo Dharmasraya,” jelasnya
Katanya, ada beberapa titik yang susah jaringan telpon dan internetnya, bahkan sinya telpinsaja tidak ada
“Diantaranya seperti Nagari Lubuak Labu, Nagari Silago, Nagari Banai di Kecamatan IX Koto, ada juga Nagari Alahan Nan Tigo di Kecamatan Asam Jujuhan, Nagari Beringin Sakti, Nagari Taratak Tinggi di Kecamatan Timpeh, dan Nagari Padukuan di Kecamatan Koto Salak,” jelasnya
Katanya, sebagai wakil rakyat ia bersama rekan-rekan fraksi Gerindra dan DPRD Dharmasraya mengupayakan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dan mencarikan solusi nya.
“Inilah kondisi yang ada di Dharmasraya dan warga telah menyampaikan persoalan ini kepada kami agar segera diberikan solusinya,” ujar Aandri yang juga aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) tersebut.
Ia mewakili rekan-rekan di DPRD juga mengharapkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai jorong, Walinagari, camat, ninik mamak, pemuda hingga pemerintah daerah agar sama-sama membangun daerah dan cepat tanggap dengan persoalan yang ada.
“Sebagai mitra kerja dalam pembangunan tentu perlu koordinasi dan sosialisasi dari semua pihak demi tercapainya target pembangunan yang baik, dan efektif,” tegasnya
Ia menambahkan, bahwa akan membicarakan hal ini dengan pihak Dinas Kominfo dan Dinas PUPR Dharmasraya dalam waktu dekat.
“Akan kita bahas lagi persoalan ini dengan pihak terkait, terutama Dinas Kominfo dan PUPR,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Koto Salak, Marco Andreas menyebutkan bahwa sebelumnya rombongan Komisi II telah mengunjungi beberapa titik di Koto Salak. diantaranya saluran irigasi di nagari Simalidu, jalan dan jembatan yang rusak di Nagari Padukuan, dan diketahui juga bahwa sinyal internet juga bermasalah di Padukuan.
“Kita kunjungi jalan yang rusak di Nagari Simalidu, irigasi yang saluran pembuangan akhir airnya masuk ke perkebunan warga,” ujarnya Camat Koto Salak, Marco Andreas kepada RadarNews.id baru baru ini.
Marco menambahkan bahwa masuknya air di ujung saluran irigasi menyebabkan lahan warga rawan banjir, dan pemilik kebun meminta agar dibuatkan saluran baru untuk mengatasi persoalan ini.
“Selanjutnya jembatan yang terban, jalan yang rusak dan sinyal internet yang memang bermasalaha di Nagari Padukuan,” sebutnya
Katanya, persoalan ini juga telah dibahas dalam Musrembang Nagari. Setelah melihat kondisi insfrastruktur ini, anggota komisi II DPRD akan memfasilitasi untuk diperbaiki pada 2021 nanti.
“Diprioritaskan untuk diselesaikan pada tahun 2021 nanti,” Pungkasnya
Terpisah, Plt Kadis Kominfo Dharmasraya, Reno Lazuardi menyebutkan bahwa pada tahun 2019 ada sekitar tujuh area atau nagari yang masih blankspot.
“Ada masih ada sekitar 7 area/nagari yang blankspot. Titik-titik lokasinya kurang hafal. Intinya tower seluler dibangun oleh pihak swasta dengan memperhitungkan profit yang mereka dapatkan,” ujar Plt Kadis Kominfo Dharmasraya, Reno Lazuardi kepada RadarNews.id pada Rabu (19/2)
Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak bisa memaksa mereka, namun kita bisa mengusahakan penambahan tower komunikasi tersebut melalui usulan langsung ke asosiasi mereka dan melalui program-program pemerintah pusat.
“Seperti tahun 2020 ini ada penambahan 2 tower seluler dari 4 yang kita ajukan, direncanakan di Kecamatan IX Koto dan Padang Laweh,” jelasnya
Katanya, pihak Kominfo dengan pihak provider sifatnya hanya koordinasi. Terkait layanan tugas mereka dan tugas pengawasan adalah pemerintah daerah di lapangan.
Saat ditanya pendirian tower untuk Kecamatan Asam Jujuhan dan Koto Salak apa sudah diajukan untuk tahun 2020 ini, Ia mengatakan akan kita usahakan untuk semua daerah yang butuh.
“Tapi tentu ada skala proritas dari pemerintah,” ujarnya
Ia menambahkan bahwa jaringan internet dan telpon adalah domainnya PT. Telkom dan Telkomsel. Kita hanya berusaha mendistribusikan internet ke beberapa kantor pemerintahan dan nagari. Itupun sangat terbatas dengan jumlah bandwith yang kita kelola. Kedepannya kita berusaha memperluas jangkauan distribusi dengan pemasangan tower baru dan peningkatan jumlah berlangganan bandwith.
“Dan untuk tahun ini, kita hanya punya anggaran untuk pengambilalihan berlangganan internet di beberapa OPD dengan menggantinya dengan pendistribusian bandwith dari kita. hanya itu yang bisa dimaksimalkan pada saat ini,” pungkasnya (Ard).