Beranda Daerah Sensasi Pemda dan Lemahnya Kebijakan Melawan Covid19, di Dharmasraya

Sensasi Pemda dan Lemahnya Kebijakan Melawan Covid19, di Dharmasraya

641
BERBAGI

DHARMASRAYA, (RADARNEWS.ID) – Penyebaran wabah virus Covid-19 atau Corona sudah sangat serius. Setiap hari jumlah korban terus bertambah, begitu pula wilayah penyebarannya termasuk Sumatra Barat. Data hingga Minggu (12/4), jumlah orang yang positif mencapai 44 orang, sebanyak 5118 orang dalam pantauan (ODP), dan 150 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Namun yang menjadi perhatian adalah dampak ekonomi yang telah menjadi persoalan yang kiraanya perlu kebijakan yang strategis. Diantaranya realisasi nyata anggaran yang disebut refokusing dan realokasi APBD oleh masing-maasing kabupaten/kota.

Mirisnya, disaat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat telah merealisasikan bantuan bagi warga terdampak ekonomi akibat covid19. Pemkab Dharmasraya malah terkesan lamban dalam merealisasikan anggaran penanganan Covid 19 diwilayah tersebut.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dharmasraya telah menyepakati dana senilai Rp70 miliar untuk penanganan Covid 19. Namun Hingga saat ini belum jelas titik terang kapan dana tersebut akan direalisasikan. Sementara masyarakat sangat berharap pemerintah secepatnya merealisasikan anggaran tersebut.

Bukan hanya itu, harapan dan pujian didapatkan oleh pemkab Dharmasraya ketika akan datang bantuan beras sebanyak 100 ton dan diposting oleh Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan beberapa waktu lalu. Dan hingga Minggu (12/4) beras 100 ton itu juga belum sampai di Dharmasraya. Padahal bantuan beras tersebut merupakan hasil komunikasi Bupati Termuda Se Indonesia tersebut dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.

Selain itu, diketahui bersama bahwa wabah dan dampak Covid 19 sudah mulai merasup di urat nadi kehidupan masyarakat. Setiap saat masyarakat dihantui dengan ketakutan karena jumlah penderita yang terus bertambah banyak setiap hari, sementara langkah pemerintah baik di pusat maupun daerah belum terlihat nyata termasuk pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dikomandoi Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

“Ini masukan buat pemerintah daerah, rakyat jangan dibiarkan tak menentu nasibnya. Ini gejala mewabah sudah tampak sebarannya, tapi upaya masyarakat dalam melindungi diri tak terpenuhi karena minimnya kebutuhan dasar pencegahan seperti sulitnya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari.

Setiap hari, pemerintah hanya aktif menyampaikan update tambahan jumlah data covid19, sementara langkah nyata di lapangan tidak terlalu tampak nyata.

Pemerintah hanya banyak tampil di media, tapi lemah dalam tindakan. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan pemerintah membaca dampak sosial kemasyarakatan dan lambatnya dalam tindakan.

Di sisi lain, keluhan soal ekonomi sudah mulai menjadi obrolan sehari-hari baik dari kalangan pengusaha, pelaku usaha kecil, buruh, sopir angkutan umum, pedagang dan pekerja lepas. Belum lagi persoalan anak-anak pelajar yang di rumahkan. Mereka juga sudah mulai jenuh dan resah karena stres banyak tugas dan aturan dari sekolah yang kadang berlebihan.

Persoalan tersebut muncul akibat lemahnya upaya pemerintah dalam mencari solusi dan bertindak mengatasi wabah corona ini. Belum lagi masyarakat yang semakin bingung menentukan langkah apa yang harus dilakukan antara menghadapi persoalan wabah Covid-19 dan persoalan dampak ekonomi.

Saat ini langkah kongkret yang diperlukan masyarakat dan harus dilakukan pemerintah daerah antara lain pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19 dimulai per rumah dengan membagikan hand sanitizer, masker, vitamin, dan penyemprotan lingkungan secara menyeluruh.

Kedua, berikan upaya perlindungan. Pemerintah harus bisa memastikan distribusi kebutuhan pangan mudah dijangkau, dan membuat aturan yang tegas terkait larangan dan apa yang diperbolehkan untuk dilakukan. Jangan hanya berikan himbauan dan larangan namun nihil solusi.

Ketiga, penanganan nyata. Pemerintah diminta untuk menyediakan tempat isolasi bagi PPT dan ODP, bukan hanya dihimbau untuk isolasi mandiri dirumah, yang pengawasan dan mengecek kondisi semua keluarga yang terkait pun bisa dikatakan belum maksimal.

Keempat, harus ada jaminan kebutuhan ekonomi berupa insetif untuk rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Jika sikap pemerintah lambat dalam penanganan pencegahan wabah Covid-19 dan tidak memiliki strategi yang tepat serta langkah kongkret terhadap dampak sosialnya maka bisa dipastikan akan muncul kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada emosional publik yang mengarah pada kemarahan pada pemerintah dan akan meningkatnya kriminalitas.

Untuk itu, pemerintah harus melakukan pencegahan, perlindungan dan penanganan terhadap dampak Covid-19 yang terpadu, terstruktur dan masif serta libatkan semua pihak. Ini kerja bersama, rangkul OKP, LSM, Mahasiswa, ninik mamak, pemuda untuk bahu membahu dalam melawan covid19.

Saya berharap pemerintah setiap mengambil kebijakan tolong dipikirkan dampak sosialnya sehingga kebijakannya benar benar menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru.

Terakhir, terima kasih kepada tim medis yang telah menjadi garda terdepan dalam menangani pasien, TNI Polri yang bahu membahu dalam menghimbau dan mengawasi masyarakat, dan kepada para THL (Tenaga Harian Lepas) yang bertarung di posko perbatasan maupun di RSUD. Terkusus kepada Tim Dharmasraya Peduli Dampak covid19, Kogasba Dharmasraya, Ikatan Notaris Dharmasraya, Kali Dareh Group, Mata Air Group, Partai Politik, Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN dan semua pihak yang telah menyisihkan rezkinya untuk didonasikan ke masyarakat yang terdampak covid19.

Sementara itu, suara masyarakat juga perlu didengarkan. Warga Pulau Punjung Jhon (50) dan sejumlah warga lainnya, Mel, Nora, Wan kepada Posmetro, Minggu (12/4) menyebutkan bahwa pemda Dharmasraya terkesan lamban dalam membantu masyarakat.

“Dharmasraya terkesan lamban dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid 19 ini. Kami lihat dan kami baca di media informasi. Sejumlah kabupaten di Provinsi Sumbar ini telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat, yakni kabupaten Agam, Padang, 50 Kota Payakumbuh dan lainnya. Sementara Dharmasraya belum jelas titik terangnya,” ungkap Jhon (50) didampingi sejumlah warga lainnya, Mel, Nora, Wan kepada awak media, Minggu (12/4).

Menurut warga yang berprofesi sebagai tukang ojek dan pedagang ini. Sejak pandemi Covid 19 mereka sangat kesulitan secara ekonomi.

“Jualan sepi, narik ojek tidak ada penumpang. Dalam kondisi ini, kami sangat membutuhkan bantuan pak,” ungkap warga Dharmasraya ini.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah pemkab Dharmasraya, Adlisman menjelaskan, refokusing dan realokasi APBD tersebut diarahkan untuk kegiatan bidang kesehatan, bansos untuk masyarakat terdampak Covid 19 dan untuk mendukung UMKM. Untuk
bidang kesehatan telah dilaksanakan dan sedang proses pengadaan alat kesehatan (Alkes) dan lain-lain serta terus berlanjut sesuai kebutuhan secara proporsional.

“Bidang bansos untuk masyarakat, saat ini sedang proses pemutakhiran data calon penerima, karena ada beberapa program sejenis yang sedang dan telah berjalan, baik dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten serta dana nagari. Hal tersebut tidak boleh tumpang tindih,” terang Adlisman.

Lanjut Adlisman, untuk UMKM relatif mendukung fasilitasi terhadap kebijakan nasional tentang fasilitasi hubungan UMKM dengan perbankkan.

“Besaran dana Rp 70 miliar itu adalah angka prakiraan yang jumlah persisnya tentu setelah verivali data sampai selesai. Insya Allah kita akan berusaha secara optimal agar hal ini dapat berjalan segera. Kami tetap berharap masukan dan dukungan dari semua pihak untuk menghadapi permasalahan dan wabah yang menyerang bangsa ini, khususnya di Dharmasraya. Semoga wabah Covid 19 segera diangkat oleh Allah swt dari bumi pertiwi Indonesia secara keseluruhan, Aamiin,” pungkasnya.

Repoter .(Guspira Ardillah).