Beranda BLT Ketua LSM Pijar Keadilan : Pembagian BLT di desa Srirejosari Tabrak...

Ketua LSM Pijar Keadilan : Pembagian BLT di desa Srirejosari Tabrak PERMENDES, Kadesnya Bisa Masuk Bui

613
BERBAGI

Lampung Timur, (RADARNEWS.ID) -Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Timur dan LSM Pijar Keadilan lamtim Menyangkan tindakan Kepala desa Srirejosari (Suradi red) membagikan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) secara simbolis pada masyarakat dengan tidak mengacu dari Peraturan Mentri Desa (Permendes), terkesan mengacu pada Peraturan sendiri.

Menurut Muklis Selaku ketua LSM PIJAR Keadilan Lampung timur di kantornya , Jum’at (22 mei 2020), Pasalnya, Seperti yang terjadi di desa Srirejosari kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan Pembagian Langsung Tunai secara simbolis pada sekitar sejumlah  49 warga sudah jelas bertabrakan dengan Peraturan Mentri Desa (Permendes).

Semestinya pembangian BLT pada masyarakat dari anggaran APBN melalui Dana Desa (DD) TA 2020 di peruntukkan Pada Masyarkat yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan pengambilan para penerima melalui rekening Bank warganya masing masing.

Tambahnya, jadi saya menyimpulkan yang terjadi di desa Srirejosari justru sebaliknya pencairan tidak mealui rekening bank justru dalam pembagian Uang melalui tangan kepala desa langsung secara simbolis kepada warga yang berlangsung di gedung balai desa setempat pada Rabu (20 mei 2020) kemaren, disinyalir pembagian ini merupakan ajang Korupsi kades beserta perangkat desa,ini bisa bisa masuk bui karna sudah jelas ada pelanggaran.ungkap Muklis.

Sedangkan Angaran Dana Desa ( DD ) tahun 2020 nilainya tidak sedikit yang di repisi diperuntukkan kepada warga melalui BLT yang di anggarkan pemerintah pusat dari DD 20% sampai 30% untuk pencegahan dan berdampak covid-19.

Aturannya bagi warga penerima BLT itupun seharusnya melalui rekening bank warga masing masing yang berhak menerima, dan itupun datanya harus benar benar palid dan ada dasarnya yang berhak menerima,tidak di perbolehkan jika pakai sisitim kekeluargaan atau sudah tidak layak lagi menerima.

Dalam pembagian harus benar benar tepat pada sasaran di peruntukkan warga yang tidak mampu, ini sangat di antisifasi sekali di karnakan sering kali hal serupa terjadi adanya menyimpang pada penerima BLT, bisa di katakan tergolong kelurga yang sudah (mampu), kata Muklis.

Tambahnya,atas kejadian didesa Srirejosari akan saya laporkan secara resmi kepada instansi terkait untuk memeriksa atau menindak lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku apa yang sudah di langgar oknum kades dan Bendahara desa tersebut, jangan semena mena dalam menjalankan tugas karna dia merasa sebagai pimpinan di desanya, tindakan ini terkesan main – main dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karna perbuatannya ini sudah pasti melanggar permendes, ini bisa terindikasi adanya penyimpangan dana BLT tegas Muklis.

Tempat terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi (Kabid) dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lamtim, mewakili kadis PMD menanggapi brita online radarnews.id Heri Antoni menyayangkan sikap dan langkah yang di lakukan oleh kepala desa Srirejosari Suhadi tentang pembagian dana bantuan langsung tunai ( BLT ) melalui angaran dana desa DD kepada masyarakat karena tidak sesuai dengan persedur aturan permendes dan perbub ,semestinya kepala desa tersebut membagikan buku rekening bank BRI nya aja kepada masyarakat yang berhak menerima BLT bukan berupa uang kes kepada masyarakat ini sudah jelas, dan kalau pun ada sanksi apa itu wewenangnya infektorat bukan wewenang kami kalau kami di dinas PMD hanya melakukan tugas kami sebagai pembinaan saja tegas Heri. ( tim).