Beranda Daerah LSM GIPAK Desak Pemerintah Tindak Dugaan Pungli Bantuan Alat Pertanian

LSM GIPAK Desak Pemerintah Tindak Dugaan Pungli Bantuan Alat Pertanian

454
BERBAGI

Lampung Timur,(RADARNEWS.ID) -Menguapnya isu praktik pungutan liar (pungli) Alat Pertanian dari pemerintah dalam Hal ini bantuan dari Kementrian Pertanian RI untuk petani harus ditindaklanjuti hingga tuntas. Kabar pungli Alat Pertanian di Lampung Timur mungkin hanya salah satu di antara sejumlah kasus penyaluran bantuan Alat Pertanian dari Kementrian ini yang diduga bermasalah.
Rini Mulyati sekretaris LSM GIPAK, pada hari kamis (4 juni 2020) di ruang kerjanya mengatakan, meminta pada pemerintah kabupaten Lampung timur khususnya Dinas Pertanian kabupaten Lampung Timur melakukan pengkajian ulang soal pemberian bantuan untuk petani ini “Harusnya ditindaklanjuti, apakah penyelewengan dan dugaan pungli ini sistematis terjadi di wilayah lain juga, atau hanya ada di wilayah tertentu saja ujarnya kepada Wartawan radarnews.id.

Bahwa beragam masalah soal penyaluran bantuan Alat petani, termasuk Alat Pertanian diduga bermasalah, hal tersebut nyata, tapi petani kesulitan untuk pembuktian, sehingga petani tersebut hanya bisa membuat surat pernyataan yang dipaksakan oleh oleh salah satu Oknum dari Dinas pertanian, yang berinisial ID, namun dengan berani petani tersebut membuat pernyataan bahwa ada pungutan yang dilakukan oleh oknum ID tersebut emang benar adanya.

Penyebabnya di antaranya karena posisi petani yang dikondisikan tidak memiliki kapasitas untuk melapor secara detail hingga ke tingkat data dan barang bukti. Terlebih, oknum ID ini, cukup menekan psikologis petani. Kejadian penyimpangan bantuan untuk petani seharusnya memang dapat dibuktikan. Salah satunya melalui studi langsung ke jaringan tani.

Menurut Rini, Di sisi lain, pengawasan pemerintah pusat & Daerah dalam mengawal penyaluran bantuan untuk petani juga sulit. Sebab, biasanya bantuan dititipkan dinas di daerah yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Penyaluran juga bisa melalui anggota DPR melalui daerah pilihannya masing-masing. “Pola-pola penyaluran tersebut memungkinkan ada penyimpangan karena banyak kepentingan,” ujarnya.

Belum lagi di duga adanya penyimpanan bantuan alat pertanian thn 2019 yang sengaja disembunyikan sampai dengan sekarang tidak di salurkan ke kelompok tani, tentunya ini mengundang pertanyaan khusus dari kami selaku masyarakat Lampung timur. Untuk apa alat tersebut di simpan sementara saat ini sudah ganti tahun anggaran, bukankah lebih baik segera di salurkan agar para petani bisa memanfaatkan bantuan dr pemerintah tersebut untuk membangun dan meningkatkan ketahanan pangan di Lampung timur.

Keberadaan Alat Pertanian bantuan pemerintah melalui Kementrian Pertanian selama ini seharusnya bermanfaat untuk petani. Namun temuan di lapangan, berbekal bantuan alat pertanian dari kementerian ini oknum koordinator penyuluh pertanian menggunakan hal tersebut untuk meminta sejumlah dana sebesar 60jt kepada gapoktan dengan alasan untuk biaya tahun baruan orang orang dinas pertanian kabupaten Lampung timur. Terlebih oknum tersebut meminta dana dari gapoktan dengan cara memberikan limit waktu sampai tgl 27 Desember sehingga Gapoktan yg bersangkutan merasa tertekan dengan perbuatan dari oknum ID.

Lebih Lanjut menurut Rini tidak menutup kemungkinan terjadi pungli di tempat lainnya, oleh karena itu kami akan melakukan kajian khusus terkait permasalahan ini selanjutnya dalam waktu dekat akan menindak lanjuti dalam bentuk laporan ke pihak Penyidik untuk proses penyelidikan, Kami akan beberkan alat Bukti & saksi – saksinya dan saya kira semuanya sudah full bucket” tandas Rini.(red).