DHARMASRAYA, (RADARNEWS.ID) -Warga kabupaten Dharmasraya provinsi Sumatra Barat menuntut kejelasan resmi dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) rayon Sitiung Dharmasraya. Hal ini buntut naiknya tarif listrik non subsidi yang melonjak hingga 300 persen. Bahkan warga merasa “Dirampok” dengan besarnya tarif listrik tersebut.
Roni Aprianto (38) menyebutkan bahwa ia merasa dirampok atas kenaikan tarif listrik yang tidak ada kejelasannya ini.
“Kalau seperti ini, kami dirampok secara terang terangan. Mana ekonomi sedang bsrmasalah, eh tarif listrik malah membengkak,” ujar Roni warga Pulau Punjung pada Minggu (7/6)
Selain itu sambungnya, saya yang biasanya membayar Rp 221 ribu perbulan, setelah dicek untuk bulan ini naik menjadi Rp. 307 ribu. “Sekarang baru tanggal 06 Juni tarifnya sudah naik dari bulan kemaren, palagi nanti tanggal 14 Juni. Karena saya bayar per tanggal 14 setiap bulannya,” jelas Roni
Roni menambahkan, banyak masyarakat Dharmasraya yang mengeluhkan hal ini, baik di media sosial maupun bertanya langsung ke konter pembayaran PLN.
“Kami meminta adanya campur tangan pemerintah daerah Dharmasraya untuk mempertanyakan hal ini ke PLN, karena ini juga menyangkut ekonomi masyarkat Dharmasraya,” pungkasnya
Sementara itu, Dayat (46) warga Pulau Punjung menyebutkan bahwa pihaknya menuntut kejelasan atas naiknya tarif listrik rumahnya.
“Kami harapkan ada keterangan resmi dari pihak PLN Sitiunh Dharmasraya mengenai kenaikan tarif listrik non subsidi,” ujar Dayat kepada Posmetro Minggu (7/6) di Pulau Punjung.
Dayat menjelaskan kenaikan tarif listrik non subsidi yang dialaminya naik hingga tiga kali lipat atau 300 persen.
“Biasanya rumah kami hanya membayar Rp.200 ribu perbulan, sekarang jadi Rp. 700 ribu. Kenapa bisa begini,” tanyannya
Terpisah, Kepala Rayon PLN Sitiung Kabupaten Dharmaraya, Adi Saputra mengatakan bahwa 2 bulan yang lalu yaitu maret dan april petugas tidak melakukan pencatatan karena sesuai anjuran protokol covid 19.
“Jadi perhitungan rekeningnya diambil dari pemakaian rata rata tiga bulan sabalunnya, sahingga pemakaian yang ditagihkan kepada pelanggan tidak real sesuai dengan kenyataan,” ujar Adi saat dihubungi awak media pada Minggu (7/6)
Adi menambahkan ada dua kamungkinan terjadinya lonjakan tarif ini. Pertama, pelanggan yang selama anak sekolah libur pulang kampung, sahingga rumah kosong, tetap ditagihh pemakaian seperti biasanya dan pembayaran rekening Juni hanya biaya beban saja.
Kedua, pelanggan yang selama anak sekolah libur pemakaian maningkat. Namun ditagih sesuai pemakaian rata rata, sehingga ditagihan bulan Juni setelah petugas mancatat kembali, ada pemakaian manumpuk, dan itu yang mambuek tagihan mambengkak.
Sementara itu sambungnya, kita juga diminta PLN pusat untuk menjelaskan dan menindaklanjuti laporan yang masuk
serrta komplain terhadap lonjakan tagihan listrik yang tidak di lindungi lonjakannya.
“Kita diminta untuk menindak lanjuti lonjakan pelanggan dengan mengkomunikasikan ke pelanggan dan memberikan penjelasan mengapa terjadi lonjakan,” sebutnya
Adi menambahkan, kebijakan melindungi lonjakan tagihan rekening pelanggan sudah dilakukan dan di rilis PLN. dengan kriteria, khusus bagi pelanggan yang rekening bulan sebelumnya menggunakan rata rata 3 bulan, bila kenaikannya minimal 20 persen. maka di rekening bulan juni 40 persen ditagihkan dibulan juni sedangkan 60 persen kenaikannya lagi dicicil 3 bulan masing masing 20 persen, ada sekitar 1.8 Juta pelanggan.
“Diperkirakan hari ini sudah bisa diakses pelanggan untuk mulai melalukan pembayaran. Namun diluar hal tersebut, ada sekitar 2.5 juta pelanggan yang juga mengalami lonjakan. Ini informasi yang kita dapatkan dari pusat,” jelasnya
Adi menghimbau bagi pelanggan yang rekeningnya naik, dapat menyampaikan ke posko pengaduan PLN. “Kita sudah mambuat posko untuk manerima komplain, silahkan datang ka kantor dan petugas akan memberikan keterangan,” pungkasnya (gus).
