Beranda Daerah Napi Koruptor, Teroris, Narkotika dan Human traficking Tidak Di Beri Keringanan Hukuman

Napi Koruptor, Teroris, Narkotika dan Human traficking Tidak Di Beri Keringanan Hukuman

259
BERBAGI

Metro, Lampung ,(radarnews.id)-Tak ada remisi bagi Koruptor, Narkotika, Teroris dan perdagangan Manusia, hal itu ditegaskan M Mulyana diruang kerjanya saat menerima silaturahmi Rada kalau tidak mau jadi Justice Collaborator, hal itu ditegaskan Kepala Lapas kelas II A kota Metro M. Mulyana kepada Krisna dan Hermansyah saat menerima kunjungan Radarnews dan Pimprus Gerbang Lampung diruang kerjanya Jumat pagi tanggal 4/2/2022.

Bahkan Mereka diwajibkan mengembalikan kerugian Negara. Sesuai Peraturan Pemerintah tadi. Sebab di dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2022, sebagaimana diatur didalam PP nomor 99 Tahun 2012. Tentang hak Warga binaan di Lapas.

M. Mulyana menegaskan bahwa sesuai PP tersebut ada beberapa bentuk tindak pidana yang menjadi pengecualian, mulai dari Teroris, Koruptor, Narkotika dan perdagangan Manusia, semua masuk kategori pada PP nomor 7 tahun 2022 tersebut, yang tidak akan diberikan keringanan hukuman.

Hal itu diakui Mulyana kepada Radarnews saat kunjungannya diruang kerja Kalapas tersebut. Mulyana menegaskan bahwa selama ini di Lapas kelas II A Metro ada terdapat dua Orang Napi Teroris yang telah mengakui dan sujud dan mencium Bendera Merah Putih, tanda kembali bergabung dengan NKRI, tinggal satu saja yang enggan mengakui UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara Kita.

“Narapidana Teroris yang satu itu tetap enggan mengakui Republik ini sebagai sebuah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”. ucap M Mulyana

Senda gurau karena ketiga-nyapun tak terelakan karena sudah lama tidak bertemu untuk kedua Lembaga tersebut, Kalapas kelas IIA Metro Mulyana mengakui kalau Dirinya habis memberikan pengertian kesemua Tahanan maupun Narapidana bahwa Mereka kedepan, tidak akan mendapat keringan hukuman melalui program yang diberikan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Sesuai PP Nomor 7 Tahun 2012 tak terkecuali pada kasus korupsi, pada PP ini yang bersangkutan wajib mengembalikan kerugian Negara termasuk denda kerugian. Sebab korupsi menurutnya sudah menjadi penyakit yang akut telah menggerogoti mental Warganya di Republik ini.

“Kemarin Saya memberikan masukan dan pengertian kepada Anak Anak (Napi-red), bahwa Mereka terutama Napi yang terkait Hukuman koruptor, Teroris, Narkotika dan perdagangan Manusia, tidak akan menerima pengurangan hukuman seperti diatur pada PP diatas tadi” pungkas Mulyana.

(Krisna).