Beranda Daerah Pandangan Umum Fraksi Atas Penyampaian LKPJ Walikota Metro, “Partai Nasdem Pertanyakan Flying...

Pandangan Umum Fraksi Atas Penyampaian LKPJ Walikota Metro, “Partai Nasdem Pertanyakan Flying Fox Mangkrak Yang Habiskan APBD Miliyaran Rupiah”

196
BERBAGI

Metro, Lampung, (Radarnews.id)-DPRD bersama Pemerintah gelar rapat Paripurna pandangan umum Fraksi Fraksi atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPJ Walikota Metro tahun anggaran 2021 sekaligus jawaban Walikota atas pandangan Umum fraksi fraksi diruang sidang DPRD setempat baru baru ini. Partai Nasdem juga mempertanyakan Perekrutan Tenaga Harian Lepas yang mencapai 1600 Orang lebih, kiranya itu semua menurut Abdul Haq yang jadi Juru bicara Partai Nasdem, bahwa PTHL tersebut sangat memberatkan APBD kota Metro Jum, at (18/3/2022).

Selain itu, menurutnya dana covid 19 yang cukup besar, yang telah memangkas biaya pembangunan di setiap OPD juga yang ingin di ketahui Partai Nasdem, termasuk dana yang digunakan pada masing masing Kelurahan, Nasdem menilai penggunaannya perlu keterbukaan dari Pemerintah untuk diketahui Publik Metro.

Sebab menurut Abdul Haq, saat membacakan pandangan Fraksi Partainya, Ia menduga, pada masing masing kelurahan, penggunaan dana tersebut tidak transparan. Termasuk pada dunia pendidikan, sebab pada sektor ini telah digelontorkan anggaran lebih dari Rp 36 miliyar.

Nasdem juga mempertanyakan juga terkait pengelolaan kantor kantor kelurahan seperti Kantor Iring Mulyo yang tinggal menunggu waktunya roboh. Nasdem juga meminta Walikota agar mengevaluasi TPKAD, Partai Nasdem minta agar Tim tersebut dapat ditinjau kembali.

Nasdem juga meminta agar Walikota dapat menjelaskan keberadaan proyek flying fox di Bantul, Metro Selatan yang telah menghabiskan dana miliyaran Rupiah. Sebab hingga kini aset tersebut terbengkalai tanpa ada manfaat, baik untuk Masyarakat maupun Pemerintah. Padahal dana yang telah digelontorkan Pemerintah dari APBD Kota Metro untuk pembangunannya mencapai miliyaran Rupiah.

Sementara lima Fraksi, mulai dari PDIP, Demokrat, Golkar, PKS dalam pandangan yang di bacakan Yulianto mengatakan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban Kepala Daerah terkait.

Hal itu telah diatur didalam Perundang Undangan yang berlaku. Pertama Mereka minta agar Walikota dapat menjelaskan sembilan janji Politik Mereka sebelumnya.

Untuk itu Mereka berharap agar Walikota dapat memberikan penjelasan, termasuk penggeseran anggaran pada tiap tiap OPD dalam penanganan covid 19. Termasuk bidang pendidikan, semua harus dilakukan dengan baik agar pendidikan dapat berjalan sesuai visi misi Walikota saat ini.

(Krisna) .