Lampungbarat,(radarnews.id)-terkait polemik di kalangan masyarakat pekon Semarang jaya mengenai pengadaan no rumah di tahun 2019 tapi baru di keluarkan di tahun 2023,cukup memancing animo masyarakat pekon semarang bereaksi untuk mengetahui perkembangan dari permasalahan tersebut,Karna itupun menurut kabar yang beredar ternyata tidak semua masyarakat pekon Semarang jaya yang dapat Padahal anggaran yang di gulirkan cukup lumayan senilai 30.000.000,banyak masyarakat berharap agar hal ini diusut tuntas “buka bukaan aja sekalian mas,sekalian tanyakan juga masalah BUMDes,pembangunan toilet umum,pembangunan tugu perbatasan desa dan juga pengadaan cctv,termasuk juga dana pada masa covid,ketahanan pangan juga yang katanya bioflog mas” ujar masyarakat Semarang jaya yang tidak mau namanya di publikasikan.
Bahkan masyarakat juga mendorong agar dugaan Pungli sertifikat PTSL juga di buka kembali,Karna banyak masyarakat yang merasa dirugikan “bayangin saja mas,biaya sertifikat itu kami sampe diminta ada yang mencapai 1,2,katanya biaya sertifikat 700ribu dan hibah nya 500ribu,coba mas itu di pertanyakan lagi,bila perlu di laporkan sekalian” terangnya kepada awak media.
Nuril Asikin ketua LSM TRINUSA Korwil.3 provinsi Lampung angkat suara “memang kalo kami teliti item per item dari penggunaan anggaran dana pekon (ADP) dari tahun 2018-2023 penuh dengan dugaan korupsi,bayangkan saja salah satu contoh di Tahun anggaran 2023 ini ada pembangunan rabat beton di 4 titik,yang menelan anggaran hampir 300.000.000(tiga ratus juta rupiah) yang dokumentasi sudah kami punya dan itu sangat kuat dugaan indikasi korupsinya,Bayangkan saja rabat beton itu ukuran yang tertera di banner menyatakan dua meter,namun kenyataannya itu tidak sampai dua meter,belum lagi ketebalan nya… apalagi kualitas seperti itu…layak tidak kita sebut itu rabat beton????” Ujarnya berapi api.
“Belum lagi kalo kita tengok ke pembangunan tugu gapura perbatasan yang di buat anggarannya 45.000.000.
Pengadaan cctv 45.000.000, pembangunan WC umum yang menelan anggaran 36.000.000 tapi bentuknya saja seperti itu dan lucu bin ajaibnya lagi ada pengganggaran perawatan 6000.000 padahal menurut keterangan masyarakat sekitar itu mana ada perawatannya?? Sedihnya lagi menurut keterangan masyarakat sekitar itu sampe detik ini kondisi wc umum itu saja terbengkalai tidak terpakai,pintu sudah rusak,bagian depan sudah retak jebol..miris kan…!!!!”.
Nuril asikin melanjutkan sambil menutup perbincangan” jadi berdasarkan penelitian kami melalui data laporan penggunaan dana pekon Semarang jaya ini sudah jelas sekali kuat indikasi dugaan korupsi, termasuk masalah dugaan Pungli pengadaan sertifikat program PTSL tahun kemarin yang jelas jelas sudah melanggar ketentuan SKB 3 kementrian dimana seharusnya biaya program itu sendiri cuma 200 Karna Lampung masuk kategori wilayah IV dan kami sudah menyiapkan berkas laporan untuk kami layangkan ke inspektorat Lampung barat,dan aparat penegak hukum(APH) dalam hal ini kepolisian dan kejari,bila tidak tuntas di aph Lampung barat,kamipun tidak akan segan segan untuk melakukan aksi nyata penegakan supremasi hukum untuk mengerahkan anggota kami mengawal kasus ini sampai tuntas bila perlu sampai Kejati lampung sekalian”
(Rangga Kusuma).
