Beranda Daerah KADES MARBUN TONGA DOLOK KECAMATAN BAKTI RAJA  MEMBUAT KELUARGA KERAJAAN DI DESANYA...

KADES MARBUN TONGA DOLOK KECAMATAN BAKTI RAJA  MEMBUAT KELUARGA KERAJAAN DI DESANYA SENDIRI 

464
BERBAGI

Humbahas, (Radar News) – Ternyata tidak hanya mengangkat anak kandungnya sendiri sebagai Kepala Seksi Pemerintahan , sebagai Sekdes, Aparat Desa, diantaranya sebagai Sekdes Martodo Seven Banjarnahor, Aparat Desa, Periang Banjarnahor, Marluhut Banjarnahor ( adik kandung ) Kepala seksi pemerintahan Detroit Kristianus Banjarnahor

(Anak Kandung) Dahlan Banjarnahor diduga sarat KKN . Ternyata Kades Martodo Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan Sumut” Dahlan Banjarnahor,

disampaikan oleh warga Martodo yang namanya tidak bersedia dikorankan Reaksi Nasional Rabu, (22/01).Ia melihat kebijakan daripada Kades seperti ingin membangun sebuah kerajaan baru di desa Martodo, mengapa demikian, itu dikarenakan sebagian besar perangkat Desa Martodo, diisi oleh keluarga kerajaan sang Kades yang ada.

Selain itu Kator Kepala Desa yang ada jarang buka dan tidak adanya pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa dikatakan keluarga kerajaan Kades Marbun Tonga Dolok hanya makan gaji buta dari pemerintah .

Dengan begitu menurut Ketua LSM KITA-PD Humbahas Roisman Simamora ketika dimintai keterangannya terkait hal tersebut mengatakan, kepala desa bisa saja dan bisa jadi mengambil bendahara -nya dari unsur keluarga. Padahal, hal tersebut bisa jadi masuk ke ranah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Selain mengarah para tindakan KKN, perangkat desa yang prerogatifnya melekat pada kepala desa, bisa saja pengambilan -nya tidak seprofesional mungkin, misalnya memakai tim pemenangannya pada saat mencalonkan kepala desa, selain itu perlunya pemerintah untuk mengatur semua perangkat di desa.

Semisal dengan diterbitnya PP atau diatur dalam Perbup, bisa juga tertuang dalam Perda Desa.“Aturan tentang perangkat desa itu seyogyanya harus diatur oleh pemerintah. Karena tidak menutup kemungkinan apabila kepala desa yang memiliki kebijakan, akan mengangkat dari unsur keluarga,” katanya, Roisman menilai, ketika kepala desa mengangkat dari unsur keluarga, bisa saja nanti akan mengarah pada tindakan KKN. Hal itu akan banyak mudharatnya terhadap pemerintah, lebih-lebih kepada negara.“Jadi sebisa mungkin aparatur desa ini nanti bisa diatur di Perda Desa, ini dalam rangka mencegah tindakan yang mengarah pada KKN.

Untuk masalah kantor kepala desa yang jarang dibuka , itu sudah menyalahkan aturan yang ada , mereka dipilih bukan untuk makan gaji buta saja , melainkan untuk melayani masyarakat yang ada.  terangnya

Disisi lain Operasional kantor desa perlu dipertanyakan semenjak adanya dana desa sampai saat ini , Operasional tersebut ditahun 2019 sekitar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dikemanakan ???. Sementara itu bila dikaji kembali tentang kantor desa Marbun Tonga Dolok sangat memprihatinkan keberadaannya . Sehingga bisa dipastikan Kades Martodo kebal hukum atau tidak bisa disentuh oleh hukum , tutur Roisman . (B.N)