Beranda Cianjur MTQ Setingkat Kabupaten Panitia Tiarap

MTQ Setingkat Kabupaten Panitia Tiarap

160
BERBAGI

Cianjur, (Radar News) – Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-45 tingkat Kabupaten kembali dilaksanakan, kali ini acara tersebut dilaksanakan di lapang Jagaraksa samping kanan Kantor Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Acara yang diselenggarakan mulai tanggal 28 sampai 31 Januari, yang dibiayai oleh dana APBD ini, masih terdengar dan terlihat rancu, pasalnya panitia pelaksana/lapangan tidak peka dengan situasional, dan tidak standby di lokasi.

Pantauan dilokasi kegiatan, terlihat ketua panitia Kecamatan Adi Karyadi bekerja sendiri, saat ditanya awak media, “panitia yang lain kemana pak kan banyak?” tanya wartawan.

“Teuing nyaeta giliran dibutuhken arareweh, ari kudu urang deui-urang deui mah rek naon (tidak tau pada kemana waktunya diperlukan gak ada. Kalau harus saya lagi-saya lagi buat apa dibentuk panitia,” kata Adi sambil menggerutu mencari panitia yang lainnya.

Masih disekitar lokasi kegiatan MTQ, terlihat sampah-sampah diarea pameran UMKM berserakan, karena tidak adanya tempat sampah yang disediakan panitia. Hal itu, seolah tidak menjadi panggilan jiwa untuk menjaga kebersihan selama berlangsungnya kegiatan MTQ.

Belum lagi adanya laporan yang terdengar sumbang, menyikapi hal itu nampak perlu adanya klarifikasi yang jelas. Contoh kecilnya saja sticker kegiatan yang berukuran kecil, pihak desa harus membayarnya Rp. 2000,-/lembar dikalikan sekian, dikalikan jumlah desa, instansi dan lembaga lainnya, funtastis bukan.

Sementara ketua panitia tingkat kabupaten terkesan mempermainkan awak media, diketahui tidak ada dilokasi kegiatan, kami pun (awak media) mencoba menelponnya. Dalam telepon yang pertama mengatakan, “masih di jalan macet, baru sampai prapatan Rancagoong menuju lokasi,” kata katua panitia kabupaten.

Selang beberapa menit kemudian mencoba ditelepon kembali, dan didapati jawaban bahwa yang bersangkutan berada di SMA Negeri 1, ironis bukan.

Sejatinya dalam menggelar acara setingkat kabupaten itu, mereka dibiayai dan digaji dengan menggunakan uang rakyat. Tapi kenapa, malah terkesan menjadi bisnis pribadi yang diberikan modal oleh pemerintah.(Ace).